Jakarta, Ditjen TPD – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktur Aplikasi Pemerintah Digital menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pemerintah untuk melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap nama domain .go.id yang telah atau akan berakhir masa aktifnya. Perpanjangan dan penyelesaian administrasi nama domain yang telah kedaluwarsa diminta paling lambat 20 November 2026.
Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui surat Nomor B-714/DJTPD.4/AI.01.01/11/2026 tanggal 6 November 2026 yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian/Lembaga, Kepala Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Pejabat Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. [Unduh: Surat Pemberitahuan]
Dalam surat tersebut, Kemkomdigi mengingatkan kembali ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik mengenai penanganan nama domain yang tidak diperpanjang. Nama domain yang tidak diperpanjang hingga 35 hari setelah berakhirnya masa aktif akan dinonaktifkan (suspend). Selanjutnya, apabila tidak diperpanjang dalam kurun waktu satu tahun sejak tanggal penonaktifan, nama domain akan dihapus secara permanen.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pejabat Nama Domain diminta memeriksa status dan masa berlaku seluruh nama domain yang dikelola oleh instansi masing-masing. Nama domain yang telah kedaluwarsa agar segera ditindaklanjuti melalui proses perpanjangan dan penyelesaian administrasi. Instansi juga diharapkan memastikan data registran atau pengelola nama domain senantiasa diperbarui sesuai kondisi terkini.
Sebagai bagian dari upaya pemberitahuan, komunikasi terkait nama domain yang telah kedaluwarsa sebelumnya juga telah dilakukan melalui surat elektronik (e-mail) dan/atau WhatsApp kepada kontak registran yang tercatat.
Seluruh proses pengelolaan dan perpanjangan nama domain dilakukan melalui aplikasi Domain.go.id. Untuk memperoleh informasi atau bantuan lebih lanjut, pengelola nama domain dapat menghubungi layanan bantuan (helpdesk) melalui menu kontak yang tersedia pada aplikasi.
Melalui pemberitahuan tersebut, instansi pemerintah diharapkan dapat segera menindaklanjuti kewajiban perpanjangan nama domain sesuai tenggat waktu yang ditetapkan, guna menjaga keberlangsungan penggunaan nama domain dan layanan digital pemerintahan. (Mhk)
