Jakarta, Ditjen TPD – Penguatan layanan registrar Domain.go.id dan rencana penyediaan DNS Server Pemerintah perlu memperhatikan kesiapan infrastruktur, anggaran, sumber daya manusia, serta kebutuhan teknis masing-masing instansi. Dalam pembahasan rencana pengembangan tersebut, pemerintah daerah menekankan pentingnya kepastian mekanisme migrasi, jaminan keamanan layanan, serta dukungan teknis dari pemerintah pusat agar penerapan DNS Server Pemerintah tidak mengganggu layanan digital yang telah berjalan.
Perwakilan Dinas Kominfo Kabupaten Bandung, Akbar Pahla, menekankan pentingnya kepastian hukum dan mekanisme pemindahan domain ke DNS Server Pemerintah. Menurutnya, migrasi harus direncanakan dengan cermat karena domain merupakan bagian dari infrastruktur layanan digital instansi. Selain itu, tidak semua pemerintah daerah memiliki kemampuan menyediakan server, anggaran, dan tenaga teknis untuk mengelola DNS secara mandiri.
"Perlu ada kepastian hukum mengenai pemindahan domain ke DNS Server Pemerintah dan bagaimana mekanismenya agar tidak mengganggu layanan instansi. Perlu dipastikan juga apakah layanan yang disediakan mencakup fitur keamanan atau hanya sebatas pointing DNS," ujarnya dalam Rapat Penguatan Layanan Registrar Domain.go.id dan Rencana Penyediaan DNS Server Pemerintah di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Akbar juga menilai dukungan teknis dari pemerintah pusat perlu tersedia sejak proses migrasi hingga operasional layanan. Kebutuhan tersebut penting terutama bagi daerah yang belum memiliki kapasitas pengelolaan DNS memadai. Ia mencontohkan dukungan teknis 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu seperti yang tersedia pada layanan Pusat Data Nasional (PDN).
"Pemerintah daerah membutuhkan dukungan teknis dan pendampingan dari Kemkomdigi, mulai dari proses migrasi sampai operasional. Perlu ada dukungan technical support 24/7 agar ketika terjadi gangguan, instansi memiliki tempat untuk berkoordinasi dan memperoleh bantuan," jelasnya.
Pengelola registrar Domain.go.id, Maykada Harjono menjelaskan bahwa pengalaman penanganan domain kedaluwarsa dapat menjadi dasar pengembangan layanan DNS pemerintah yang lebih luas dan terintegrasi dengan aplikasi registrar. Dalam tiga bulan terakhir, sebanyak 14.887 domain kedaluwarsa telah dialihkan ke halaman pengawasan. Pengembangan berikutnya diarahkan pada model DNS terdistribusi dengan Kemkomdigi sebagai server primer dan instansi pengguna sebagai server sekunder.
"Rancangan DNS Server Pemerintah diusulkan secara terdistribusi dengan Kemkomdigi sebagai server primer dan instansi pengguna sebagai server sekunder. Model ini diarahkan untuk meningkatkan keandalan, redundansi, dan keamanan domain pemerintah," paparnya. Hasil kuesioner yang melibatkan 148 responden dari 127 instansi juga menunjukkan dukungan terhadap layanan tersebut, meskipun masih terdapat sejumlah kekhawatiran, terutama terkait proses migrasi.
Praktisi IT dari PT Oviatech Prima Integra, Ari, memaparkan hasil pengolahan survei yang menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam kesiapan penerapan DNS Server Pemerintah. Kesenjangan terbesar terdapat pada aspek kesiapan penerapan dengan indeks 45,2 persen, arsitektur dan infrastruktur sebesar 48,1 persen, serta pembiayaan dan kapasitas organisasi. Dari sisi tata kelola, hanya 23 persen responden yang memiliki SOP pengelolaan domain dan subdomain secara lengkap.
“Hasil survei menunjukkan bahwa 85,8 persen responden menilai peningkatan keamanan DNS melalui layanan terpusat merupakan hal penting. Selain itu, 69,2 persen pemerintah kabupaten/kota tertarik menggunakan server Kementerian untuk pengelolaan domain .desa.id,” jelas Ari. Ia menyampaikan bahwa implementasi dapat dilakukan secara bertahap melalui empat tahapan, mulai dari penetapan kewenangan dan pemadanan data, penyiapan infrastruktur dan percontohan, penerapan per kelompok instansi, hingga stabilisasi dan perluasan layanan.
Ari juga menyampaikan bahwa penguatan administrasi registrar dapat dilakukan lebih dahulu tanpa harus menunggu seluruh proses migrasi DNS. Hal ini membuka peluang agar penyempurnaan aplikasi Domain.go.id, pengelolaan data domain, serta mekanisme administrasi dapat berjalan seiring dengan persiapan infrastruktur DNS pemerintah.
Sementara itu perwakilan Kejaksaan Agung, Eko Junaidi Salam menyampaikan bahwa gangguan pada domain induk dapat berdampak luas terhadap layanan publik, termasuk ketika sejumlah subdomain mengalami penyalahgunaan. Ia mencontohkan domain kejaksaan.go.id yang pernah mengalami suspend akibat tiga dari sekitar 1.500 subdomain terindikasi digunakan untuk konten judi online. Pengalaman tersebut menunjukkan perlunya pengawasan dan pengelolaan subdomain yang lebih baik.
"Pendaftaran subdomain di PSE dapat menjadi bahan untuk menentukan prioritas layanan agar tidak terjadi penangguhan yang berdampak pada layanan lainnya. Kami juga sedang merancang aturan tata kelola domain dan mengusulkan adanya grup WhatsApp untuk koordinasi serta diskusi dalam pengembangan DNS Server Pemerintah," ungkapnya.
Dari sisi pengelolaan infrastruktur, perwakilan Kementerian Agama menjelaskan bahwa instansinya telah menerapkan DNS on-premise sebagai server utama dan server berbasis cloud sebagai sekunder. Integrasi dengan DNS Server Pemerintah perlu memperhatikan konfigurasi yang telah digunakan serta menyediakan mekanisme yang memudahkan pengelolaan dan pemindahan data domain.
"Server DNS kami menggunakan BIND yang diharapkan tersedia API atau perangkat bantu untuk memudahkan migrasi dan pengelolaan domain. Selain itu, perlu dibuat standar antarmuka yang bersifat umum untuk konfigurasi API maupun aplikasi agar dapat digunakan oleh berbagai instansi," jelasnya.
Sedangkan perwakilan Dinas Kominfo Kabupaten Bogor, Marjati, turut menyampaikan pengalaman gangguan pada website bogorkab.go.id yang diduga berkaitan dengan eksploitasi kerentanan PHP2Shell dan kernel Linux. Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan DNS perlu berjalan bersama peningkatan keamanan server dan aplikasi. Untuk tahap migrasi DNS, ia menyarankan agar domain ".desa.id" menjadi prioritas migrasi dibanding domain ".go.id" yang telah berjalan dengan baik.
"Migrasi dapat dimulai dari domain .desa.id yang saat ini menggunakan satu server DNS. Sementara itu, domain .go.id sudah menggunakan empat server dan sejauh ini running well,” ujarnya.
Pengembang aplikasi Domain.go.id dari PT Inutec Smart Siber, Kusnadi menyampaikan bahwa penguatan aplikasi registrar hingga akhir 2026 akan mencakup penyempurnaan fitur sesuai kebutuhan pengelolaan domain. Beberapa pengembangan yang disiapkan meliputi peningkatan keamanan melalui penerapan 2FA/MFA secara wajib, pembatalan tagihan domain yang belum dibayar, serta penghapusan domain kedaluwarsa agar dapat dimanfaatkan kembali oleh instansi atau registran lain.
"Penguatan aplikasi registrar diarahkan pada penyempurnaan fitur yang belum tersedia maupun fitur yang semakin dibutuhkan. Penerapan 2FA yang sebelumnya bersifat pilihan akan ditingkatkan menjadi wajib untuk memperkuat keamanan akun pengelola domain," jelasnya.
Dalam rapat dibahas pula rencana migrasi domain yang akan dimulai dari seluruh domain ".desa.id" dan 30 persen domain ".go.id" yang mengajukan permohonan sebagai tahap percontohan. Cakupan selanjutnya direncanakan meningkat menjadi 60 persen untuk instansi skala menengah, 90 persen untuk skala luas, hingga 100 persen pada 2030. Sementara itu, instansi yang bersedia dan siap menyediakan infrastruktur dapat dilibatkan sebagai secondary Name Server dalam model DNS terdistribusi. (Mhk)